DPR Minta Erick Thohir Jangan Ragu Bubarkan BUMN Sakit

Nasional

News / Nasional

DPR Minta Erick Thohir Jangan Ragu Bubarkan BUMN Sakit

DPR Minta Erick Thohir Jangan Ragu Bubarkan BUMN Sakit

KEPONEWS.COM - DPR Minta Erick Thohir Jangan Ragu Bubarkan BUMN Sakit Anggota Komisi VI DPR Nyat Kadir menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo di Labuan Bajo, Manggarai NTT mengenai penggabungan BUMN, merupakan dukungan bagi Menteri BUMN Erick Thohir untuk membenahi pe...

Anggota Komisi VI DPR Nyat Kadir menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo di Labuan Bajo, Manggarai NTT mengenai penggabungan BUMN, merupakan dukungan bagi Menteri BUMN Erick Thohir untuk membenahi perusahaan pelat merah tersebut. Terutama untuk lebih cepat dalam kerja dan efisien.

Anggota dari Fraksi Partai Nasdem, itu menilai pernyataan Presiden baru-baru ini saat memberikan arahan kepada seluruh dirut BUMN sudah sangat tegas dan terang. Bahwa, niat Erick membenahi BUMN serta merampingkan struktur jumlah perusahaan mendapat lampu hijau dari orang nomor satu di negeri ini.

"Saya cukup surprise bahwa Jokowi menyokong setiap langkah yang dilakukan oleh Kementerian BUMN. Apa yang disampaikan oleh Jokowi pada saat pertemuan dengan Direksi BUMN di Labuan Bajo merupakan dukungan riil," kata Kadir dalam keterangannya, Selasa 19 Oktober 2021.

Pembubaran BUMN Sakit

Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir. Photo : Biro Pers Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Nyat Kadir bilang, soal apa yang disampaikan Presiden di Labuan Bajo lalu sebetulnya juga telah mendapat perhatian serius dari Komisi VI DPR, yang menjadi mitra Kementerian BUMN dan seluruh perusahaan negara. Hal itu pula telah dibahas dalam rapat-rapat kerja, diantaranya yang paling disorot ialah mengenai pembubaran BUMN yang sakit.

"Sudah menjadi langkah strategis yang kami rumuskan pada saat RDP-RDP (Rapat Dengar Pendapat), demikian juga soal PMN pemanfaatannya sudah tidak bisa lagi main-main. Sebelumnya, BUMN-BUMN yang tidak strategis juga bisa dapat PMN. Kami sudah bahas di Komisi VI bersama Kementerian BUMN, hanya boleh untuk penugasan, aksi korporasi dan restrukturisasi. Di luar itu tidak boleh," jelas dia.

Comments