Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai pembenahan di Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berjalan. Meski beberapa masalah masih ada, namun secara umum dapat dikatakan cukup baik.
Dia mengakui, ada beberapa permasalahan lama yang masih tertinggal. Namun dalam rapat-rapat kerja di Komisi VI, kami bersama Menteri BUMN (Erick Thohir) terus melakukan pembenahan," ujarnya dalam keterangannya, Selasa 19 Oktober 2021.
Photo : vivanews/Andry Daud Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).Respons Kemenhub soal Syarat PCR untuk Penerbangan Jawa-Bali
Terkait arahan Presiden Jokowi wacana respons BUMN soal investasi yang sudah dibuka, Martin memaparkan bahwa hal tersebut juga sudah dalam pemantapan yang nantinya akan dimasukkan ke dalam revisi Undang-undang BUMN yang saat ini sedang disusun di Komisi VI DPR RI. Ia juga menyambut baik semangat Jokowi dalam membuka peluang investasi.
"Komisi VI bersama Kementerian BUMN telah menyepakati beberapa pembenahan untuk perbaikan BUMN. Mulai Restrukturisasi, Holdingisasi, Klasterisasi dan juga aturan percepatan investasi," ujarnya.
Selain kebijakan tersebut, Komisi VI, kata Martin, juga telah menyepakati usulan perusahaan-perusahaan BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) yang memang mendapatkan penugasan dan melakukan aksi korporasi. Menurutnya, untuk yang sifatnya penugasan tentu PMN tidak terelakkan.
Comments