Indikator: Mayoritas Publik Nilai Belum Waktunya Amandemen UUD 1945

Nasional

News / Nasional

Indikator: Mayoritas Publik Nilai Belum Waktunya Amandemen UUD 1945

Indikator: Mayoritas Publik Nilai Belum Waktunya Amandemen UUD 1945

KEPONEWS.COM - Indikator: Mayoritas Publik Nilai Belum Waktunya Amandemen UUD 1945 Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang ingin dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hasilnya, 55 persen publik menilai a...

Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait wacana amendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang ingin dilakukan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hasilnya, 55 persen publik menilai amendemen belum saatnya dilakukan saat ini.

Adapun sebanyak 69 persen elite menyatakan belum saatnya UUD 1945 diamandemen. Hal itu tertuang dalam dokumen survei dengan judul Rilis Survei Nasional dan Pemuka Opini: Persepsi Masyarakat dan Pemuka Opini terhadap rencana Amandemen UUD 1945 yang diterima VIVA, Senin, 18 Oktober 2021.

Survei yang dilakukan Indikator Politik Indonesia pada 2 sampai 7 September 2021 itu melibatkan dua jenis responden. Jumlah responden survei ini sebanyak 1.220 orang dengan penarikan sampel memakai metode multistage random sampling.

Selanjutnya, hanya 18,8 persen publik yang setuju amendemen UUD 1945 dilakukan saat ini, dan 26,2 persen responden menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab.

Sidang Tahunan MPR 2020 Photo : ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Sidang Tahunan MPR 2020

Dari 55,0 persen yang tidak setuju melakukan amendemen UUD 1945 saat ini, 24,9 persen di antaranya mengaku konstitusi saat ini sudah sesuai dengan kondisi bangsa.

Sementara, yang menilai masih layak digunakan 14,5 persen, belum saatnya diubah 13,1 persen dan tidak boleh diubah sebanyak 7,4 persen.

Comments